SUARA MAHASISWA, ”Revolusi” Pendidikan

Kamis, 31/05/2007

APAKAH kita bangsa yang ingin maju? Prioritaskanlah pembangunan pendidikan. Apakah kita bangsa yang tak mau ketinggalan dari negara lain?

Belajarlah yang banyak dari negara-negara maju, kalau perlu, kita harus ”mencuri” ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Bagi bangsa Indonesia, memajukan pendidikan merupakan hal yang mendesak karena banyak tugas bangsa dan negara harus dilaksanakan yang semuanya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Amendemen UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan dengan sangat manis bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar, sementara pemerintah wajib membiayainya. Besaran anggaran pendidikan 20% dicantumkan pula dengan jelas, tanda komitmen bangsa yang begitu kuat.
Ini sejalan dengan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan dunia yang menghadiri konferensi internasional di Dakkar, Senegal pada 2000, bahwa semua negara wajib memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya.

Namun, fakta pendidikan nasional kita antara lain mencatat:

Pertama, masih banyak anak usia sekolah yang belum tersentuh pendidikan. Di Papua misalnya, ada 73.729 dari 432.122 anak usia 7–15 tahun belum pernah bersekolah.

Kedua, sarana fisik belajar di daerah-daerah banyak yang masih jauh dari memadai. Gedung sekolah bocor, reyot, dan hampir ambruk. Tak sedikit pula kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan di bawah pohon kayu.

Ketiga, jumlah guru terbatas. Di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, seorang guru bahkan harus mengajar dua sampai tiga kelas. Gaji guru tak rasional, bahkan di perbatasan RIFilipina ada guru kabur dari sekolah karena tak tahan gaji kecil.

Keempat, pendidikan kejuruan menengah dan perguruan tinggi banyak yang belum mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) siap pakai. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya, pengangguran meningkat yang saat ini jumlahnya tak kurang 11 juta. Masalah ini memang tidak berdiri sendiri karena terkait pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 5,5% setahun tidak kuat mengatasi masalah angkatan kerja kita.

Gelombang pengiriman tenaga kerja Indonesia, terutama tenaga kerja wanita, pembantu rumah tangga di luar negeri menjadi salah satu bukti sempitnya lapangan kerja di dalam negeri dan rendahnya SDM kita. Kelima, kemiskinan terkait erat dengan pendidikan. Di satu pihak, pemerintah membebaskan biaya pendidikan bagi anak-anak sekolah yang tidak mampu. Namun, di lain pihak anak-anak sekolah masih tetap harus mengeluarkan biaya besar beli pakaian seragam, sepatu, buku-buku yang gonta-ganti hampir setiap tahun dan peralatan pendidikan lainnya.

Karena tak mampu, tak jarang keluarga miskin memaksa anakanak mereka berhenti sekolah. Mengingat berbagai persoalan pendidikan yang kini dihadapi bangsa kita, pemerintah dan masyarakat harus melakukan ”revolusi pendidikan”, tidak cukup hanya dengan reformasi. Otonomi pendidikan harus berorientasi pada penyediaan pendidikan murah yang terjangkau semua orang.

Kesejahteraan guru harus dijamin agar konsentrasi guru terfokus melahirkan generasi bangsa yang bermutu. Pihak swasta harus dilibatkan lebih banyak dalam dunia pendidikan sebagai donatur, bukan untuk bisnis, sehingga kondisi fisik sekolah-sekolah tidak lagi menyedihkan. Andai semua ini dapat kita penuhi, kita akan semakin yakin bahwa masa depan bangsa kita berada di tangan orang-orang yang tepat dan pantas. (*)

VITA ALWINA DARAVONSKY BUSYRA Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia